SISTEM EKONOMI ISLAM
KHUTBAH PERTAMA
اللهُمَّ
فَصَلِّ
وَسَلِّمْ
عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ
كَانَ
صَادِقَ
الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُوْلًا
نَبِيًّا، وَعَلَى
آلِهِ
وَصَحْبِهِ
الَّذِيْنَ
يُحْسِنُوْنَ
إِسْلاَمَهُمْ
وَلَمْ
يَفْعَلُوْا
شَيْئًا
فَرِيًّا. أَمَّا
بَعْدُ؛
فَيَا
أَيُّهَا
الْحَاضِرُوْنَ
رَحِمَكُمُ
اللهُ،
اُوْصِيْنِيْ
نَفْسِيْ
وَإِيَّاكُمْ
بِتَقْوَى
اللهِ،
فَقَدْ فَازَ
الْمُتَّقُوْنَ.
قَالَ اللهُ
تَعَالَى:
وَلَوْ
اَنَّ اَهْلَ
الْقُرٰٓى
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ
بَرَكٰتٍ
مِّنَ
السَّمَاۤءِ
وَالْاَرْضِ
وَلٰكِنْ
كَذَّبُوْا
فَاَخَذْنٰهُمْ
بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ٩٦
(اَلْأَعْرَافُ)
Alhamdulillâhi
Rabbil ‘Âlamin, Segala puji bagi Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ yang
telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita di
tempat yang diberkahi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada
junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wasallam, beserta
keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Bertakwalah kepada
Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ dengan sebenar-benarnya takwa sebagaimana
firman-Nya:
يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا
اتَّقُوا
اللّٰهَ
حَقَّ
تُقٰىتِهٖ
وَلَا
تَمُوْتُنَّ
اِلَّا
وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali
dalam keadaan muslim.”
(QS. Âli
Imrân
[3]: 102)
Sungguh takwa adalah
benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini. Dan sungguh,
hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat.
Ma’âsyiral Muslimîn rahimakumullâh,
Di tengah dinamika kebijakan
ekonomi nasional, publik dikejutkan dengan vonis 4,5 tahun penjara yang
dijatuhkan Majelis Hakim kepada mantan Menteri Perdagangan 2015–2016, Tom
Lembong, dalam kasus impor gula. Vonis ini menuai kontroversi karena didasarkan
pada penilaian bahwa Tom menjalankan kebijakan yang condong pada sistem ekonomi
kapitalis. Kapitalisme sendiri merupakan bagian dari ideologi Sekularisme yang
memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi
dijunjung tinggi, termasuk kepemilikan atas sumber daya alam strategis.
Dampaknya nyata terlihat: menurut APBN 2024, PNBP dari sektor energi (migas,
minerba, dll) hanya sekitar Rp 500 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan
pemasukan pajak rakyat yang mencapai hampir Rp 2.000 triliun. Ketimpangan lahan
pun mencolok—dari 60 juta hektar lahan bersertifikat, setengahnya dikuasai
hanya oleh 60 keluarga (data dari Menteri ATR, Nusron Wahid), sementara jutaan
rakyat tak punya lahan sama sekali.
Ironisnya, penguasaan sumber
daya oleh segelintir oligarki itu justru dilegalkan oleh negara melalui
berbagai regulasi, termasuk UU Cipta Kerja yang dibuat bersama oleh DPR dan
Pemerintah. Artinya, jika penerapan kebijakan ekonomi kapitalis dianggap sebagai
kejahatan, maka aktor utamanya adalah lembaga-lembaga negara itu sendiri.
Negara bahkan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan, yang pada 2024
menyumbang lebih dari 70% APBN. Selain itu, negara juga aktif dalam praktik
riba dengan terus menambah utang berbunga—bunga utangnya saja hampir mencapai
Rp 500 triliun di tahun 2024. Semua ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi
kapitalis bukan dijalankan oleh individu semata, tetapi justru dilembagakan
oleh struktur kekuasaan negara.
Ma’âsyiral Muslimîn rahimakumullâh,
Al-‘Allaamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (w.1977), ulama dan pemikir Islam
terkemuka sekaligus pendiri Hizbut Tahrir, menyampaikan kritik tajam terhadap
sistem ekonomi kapitalis dalam karya monumentalnya Nizhaam al-Iqtishaadi fii
al-Islaam. Kritik beliau sangat mendasar.
Pertama, asas Kapitalisme adalah Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)
yang jelas-jelas batil karena bertentangan dengan Islam yang menjadikan wahyu
(syariah) sebagai sumber hukum dalam seluruh aspek kehidupan.
Kedua, konsep kepemilikan dalam Kapitalisme batil karena membolehkan individu
atau perusahaan memiliki sumber daya milik umum seperti air, tambang, dan
migas, padahal dalam Islam semua itu adalah milik umat yang wajib dikelola oleh
negara untuk kepentingan seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim.
Ketiga, sistem ekonomi kapitalis hanya fokus pada akumulasi kekayaan, bukan
distribusi yang adil, sehingga menciptakan kesenjangan yang sangat tajam antara
si kaya dan si miskin—realitas yang nyata di negeri-negeri yang mengadopsi
Kapitalisme, termasuk Indonesia.
Keempat, negara dalam sistem ini lebih melayani kepentingan korporasi dan kaum
kapitalis daripada rakyat, sebagaimana diungkap Mahfud MD bahwa setiap pasal
dalam undang-undang ada harganya, termasuk UU Cipta Kerja yang berpihak pada
oligarki.
Kelima, kebebasan ekonomi yang tidak terkendali justru melahirkan berbagai
kezaliman seperti monopoli, eksploitasi buruh, serta kriminalitas ekonomi
seperti riba dan spekulasi. Karena itu, Syaikh Taqiyuddin secara tegas menolak
ideologi Kapitalisme dan menyerukan sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang
adil dan sesuai wahyu.
Ma’âsyiral Muslimîn rahimakumullâh,
Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hanya
sistem ekonomi Islam yang mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan
keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nizhaam
al-Iqtishaadi fii al-Islaam. Di antara poin-poin sistem ekonomi Islam:
Pertama, tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah
distribusi kekayaan secara adil kepada individu, bukan sekadar pertumbuhan atau
akumulasi kekayaan nasional (GDP).
Kedua, kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga:
kepemilikan individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu didasarkan pada
firman Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ;
لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ
مِّمَّا
اكْتَسَبُوْاۗ
”...Bagi laki-laki ada bagian
dari apa yang mereka usahakan...” (QS. an-Nisâ’ [4]: 32).
Kepemilikan
umum ditegaskan dalam hadits Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi
wasallam;
الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ
فِي ثَلَاثٍ
فِي الْمَاءِ
وَالْكَلَإِ
وَالنَّارِ
وَثَمَنُهُ
حَرَامٌ
“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang
sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR
Ibnu Majah No.2463).
Serta
contoh nyata pencabutan pengelolaan tambang garam dari Abyadh bin Hammal (HR Ibnu Majah). Adapun kepemilikan negara mencakup kharaaj,
jizyah, fai’, anfaal, harta murtad, dan harta tak bertuan. Firman Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ;
فَاَنَّ
لِلّٰهِ
خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ
”...Sesungguhnya seperlima dari ghaniimah itu adalah untuk Allah
dan Rasul...” (QS.
al-Anfâl [8]: 41) menjadi dasar pengelolaan kekayaan oleh
negara demi kemaslahatan umat.
Ketiga, sistem ekonomi Islam melarang kepemilikan
harta dari jalan yang haram seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir
(judi), monopoli, dan spekulasi. Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ berfirman;
وَأَحَلَّ
اللَّهُ
الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا
”...Allah telah menghalalkan jual-beli
dan mengharamkan riba...” (QS al-Baqarah [2]: 275), dan Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi
wasallam melarang
jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan) (HR Muslim).
Larangan ini bertujuan menjaga kebersihan transaksi dan keadilan dalam
aktivitas ekonomi. Islam tidak memberi ruang bagi praktik ekonomi eksploitatif
yang merugikan masyarakat luas. Sebaliknya, Islam mendorong transaksi yang
jelas, saling menguntungkan, dan terbebas dari penindasan ekonomi.
Keempat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat
seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Syaikh
Taqiyuddin menegaskan hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallâhu ‘alaihi
wasallam: ”Imam
(Kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan
rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Kelima, negara juga wajib menjamin distribusi sumber
daya alam secara merata dan melarang privatisasi aset milik umum. Tambang, air,
gas, hutan, dan listrik harus dikelola oleh negara demi kepentingan seluruh
rakyat, bukan diserahkan kepada individu atau korporasi. Pandangan ini
sekaligus merupakan penolakan tegas terhadap privatisasi yang marak dalam
sistem ekonomi kapitalis.
Ma’âsyiral Muslimîn rahimakumullâh,
Dengan demikian, jelas bahwa
negeri ini masih mempertahankan ideologi Kapitalisme beserta subsistemnya,
yakni sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini telah nyata gagal mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat, karena hanya menguntungkan segelintir orang
(oligarki) melalui penguasaan atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi
milik umum. Ironisnya, perampasan tersebut dilegalkan melalui berbagai
undang-undang yang berpihak pada kepentingan pemilik modal, bukan rakyat.
Sudah saatnya negeri ini
meninggalkan sistem Kapitalisme dan kembali pada ideologi Islam dengan sistem
ekonomi Islam sebagai subsistemnya. Islam menjadikan syariah sebagai dasar
pengaturan seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, demi keadilan dan keberkahan.
Sebagaimana janji Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ dalam Al-Qur’an: "Jikalau
sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..." (QS.
al-A’râf [7]: 96). Inilah solusi hakiki untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
yang adil bagi seluruh rakyat. WalLâhu a’lam bi
ash-shawâb. []
بَارَكَ
اللهُ لِيْ
وَلَكُمْ فِى
اْلقُرْآنِ
اْلعَظِيْمِ،
وَنَفَعَنِيْ
وَإِيَّاكُمْ
بِمَا فِيْهِ
مِنَ
الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ
وَتَقَبَّلَ
اللهُ مِنَّا
وَمِنْكُمْ
تِلاَوَتَهُ
وَإِنَّهُ
هُوَ
السَّمِيْعُ
العَلِيْمُ،
وَأَقُوْلُ
قَوْلِيْ
هَذَا
فَأسْتَغْفِرُ
اللهَ
العَظِيْمَ
إِنَّهُ هُوَ
الغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ
KHUTBAH
KEDUA
اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ عَلىَ
إِحْسَانِهِ،
وَالشُّكْرُ
لَهُ عَلَى
تَوْفِيْقِهِ
وَاِمْتِنَانِهِ،
وَأَشْهَدُ
أَنْ لاَ
اِلٰهَ
إِلاَّ اللهُ
وَحْدَهُ لاَ
شَرِيْكَ
لَهُ،
وَأَشْهَدُ
أنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ
الدَّاعِى
إِلَى
رِضْوَانِهِ،
اللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلَى
سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ
وَعَلَى
اٰلِهِ
وَأَصْحَابِهِ
وَسَلِّمْ
تَسْلِيْمًا
كَثِيْرًا. أَمَّا
بَعْدُ؛
فَياَ
اَيُّهَا
النَّاسُ اِتَّقُواللّٰهَ
فِيْمَا
أَمَرَ
وَانْتَهُوْا
عَمَّا نَهَى
وَاعْلَمُوْا
أَنَّ اللهَ
أَمَرَكُمْ
بِأَمْرٍ
بَدَأَ
فِيْهِ بِنَفْسِهِ
وَثَـنَّى
بِمَلآ
ئِكَتِهِ
الْمُسَبِّحَةِ
بِقُدْسِهِ،
وَقَالَ
تَعاَلَى:
إِنَّ اللهَ
وَمَلآئِكَتَهُ
يُصَلُّوْنَ
عَلىَ النَّبِى
يآ اَيُّهَا
الَّذِيْنَ
آمَنُوْا
صَلُّوْا
عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ
صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ
سَيِّدِناَ
مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى
اَنْبِيآئِكَ
وَرُسُلِكَ
وَمَلآئِكَةِ
اْلمُقَرَّبِيْنَ،
وَارْضَ اللّٰهُمَّ
عَنِ
اْلخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِيْنَ،
أَبِى بَكْرٍ
وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ
وَعَلِي، وَعَنْ
بَقِيَّةِ
الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِيْنَ،
وَتَابِعِي
التَّابِعِيْنَ
لَهُمْ
بِاِحْسَانٍ
اِلَى يَوْمِ
الدِّيْنِ،
وَارْضَ
عَنَّا
مَعَهُمْ
بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ.
اللّٰهُمَّ
اغْفِرْ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَاْلمُؤْمِنَاتِ
وَاْلمُسْلِمِيْنَ
وَاْلمُسْلِمَاتِ
اَلاَحْيآءَ
مِنْهُمْ
وَاْلاَمْوَاتِ،
اللّٰهُمَّ أَعِزَّ
اْلإِسْلاَمَ
وَاْلمُسْلِمِيْنَ،
وَأَذِلَّ
الشِّرْكَ
وَاْلمُشْرِكِيْنَ،
وَانْصُرْ
عِبَادَكَ
اْلمُوَحِّدِيْنَ،
وَانْصُرْ
مَنْ نَصَرَ
الدِّيْنَ،
وَاخْذُلْ
مَنْ خَذَلَ
اْلمُسْلِمِيْنَ،
وَدَمِّرْ
أَعْدَاءَ
الدِّيْنِ،
وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ
إِلَى يَوْمِ
الدِّيْنِ.
اللّٰهُمَّ
ادْفَعْ
عَنَّا
الْغَلَاءَ
وَاْلبَلاَءَ
وَاْلوَبَاءَ
وَالزَّلاَزِلَ
وَاْلمِحَنَ،
وَسُوْءَ
اْلفِتْنَةِ
وَاْلمِحَنَ
مَا ظَهَرَ
مِنْهَا
وَمَا
بَطَنَ، عَنْ
بَلَدِنَا
اِنْدُونِيْسِيَّا
خآصَّةً
وَسَائِرِ
بُلْدَانِ
اْلمُسْلِمِيْنَ
عآمَّةً يَا رَبَّ
اْلعَالَمِيْنَ،
رَبَّنَا
آتِناَ فِى
الدُّنْيَا
حَسَنَةً
وَفِى
اْلآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا
عَذَابَ
النَّارِ،
رَبَّنَا
ظَلَمْنَا
اَنْفُسَنَا
وَإنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا
وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ
اْلخَاسِرِيْنَ.
عِبَادَ
اللهِ ! إِنَّ
اللهَ
يَأْمُرُ
بِاْلعَدْلِ
وَاْلإِحْسَانِ
وَإِيْتآءِ
ذِي
اْلقُرْبىَ
وَيَنْهَى
عَنِ اْلفَحْشآءِ
وَاْلمُنْكَرِ
وَاْلبَغْي
يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ،
وَاذْكُرُوا
اللهَ
اْلعَظِيْمَ
يَذْكُرْكُمْ،
وَاسْأَلُوْهُ
مِنْ
فَضْلِهِ
يُعْطِكُمْ،
وَاشْكُرُوْهُ
عَلىَ
نِعَمِهِ
يَزِدْكُمْ،
وَلَذِكْرُ
اللهِ
أَكْبَرْ