Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-bidi-font-family:Arial;}
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى
Alhamdulillâhi Rabbil ‘Âlamin, Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’âlâ yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Hadirin jama’ah jum’ah rahimakumullâh,
Setiap perubahan kepemimpinan selalu diiringi harapan akan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran dalam waktu kurang dari 100 hari justru menimbulkan keresahan. Maraknya korupsi dengan vonis ringan dan wacana pemaafan bagi koruptor menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk citra pemerintahan ini di mata rakyat.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, yang memberi kebebasan kepemilikan atas sumber daya alam kepada swasta, mengakibatkan negara hanya berperan sebagai regulator pasar. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan, di mana rakyat dibebani pajak tinggi untuk membiayai pembangunan berbasis utang, sementara kesejahteraan mereka tidak terjamin. Kebijakan-kebijakan ini semakin memperlihatkan kesalahan sistem yang justru memberatkan kehidupan rakyat.
Hadirin jama’ah jum’ah rahimakumullâh,
Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wasallam melarang keras pemungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. Dalam sebuah hadits beliau bersabda,
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
”Tidak akan masuk surga pemungut pajak (cukai).” (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim).
Selain itu, beliau juga mengingatkan para penguasa yang menipu dan menyusahkan rakyat dengan sabdanya, “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat, mati dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga” (HR Ibnu Hibban). Bahkan, Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi pemimpin yang tidak amanah dengan doa;
اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم فَاشْقُقْ عَلَيْهِ
“Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia.” (HR Muslim).
Di sisi lain, sistem politik demokrasi yang pragmatis transaksional menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan kolusi. Dalam demokrasi, transaksi politik seperti barter kekuasaan dan dana kampanye dapat melahirkan suap dan nepotisme. Hal ini terlihat dari banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga Januari 2022, setidaknya 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak. Praktik korupsi dalam sistem demokrasi ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga membebani rakyat.
Dalam Islam, korupsi adalah kejahatan berat yang dihukum dengan sanksi ta’zîr, termasuk hukuman denda, penjara, atau bahkan hukuman mati, sesuai dampaknya.
Hadirin jama’ah jum’ah rahimakumullâh,
Pemerintahan Islam berlandaskan pada penerapan syariah Islam secara kâffah dan menjadikan ketakwaan individu sebagai penguasa sebagai landasan utama. Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda, “Kepemimpinan itu awalnya cacian, keduanya penyesalan dan ketiganya azab dari Allah pada Hari Kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil” (HR ath-Thabarani).
Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak ada politik biaya tinggi, kolusi, atau upeti. Berbeda dengan sistem demokrasi yang sering memicu praktik suap dan korupsi, Islam tidak mengenal pajak bagi rakyatnya. Penguasa dalam Islam bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan pemalak. Sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada pajak tetapi pada berbagai sumber pemasukan seperti ghaniimah, fa’i, khumus, kharaaj, dan jizyah. Negara dapat mengelola sumber daya alam secara langsung, tanpa melibatkan pihak swasta, untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara.
Pemerintahan Islam juga mengutamakan pejabat yang bersih, dengan gaji tinggi dan larangan keras terhadap pengambilan harta yang tidak sah. Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja yang telah kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuk dia, maka apa yang dia ambil selain itu adalah harta ghuluul (haram).” (HR Abu Dawud dan al-Hakim). Dalam sistem pemerintahan Islam, koruptor dijatuhi hukuman tegas dan memberi efek jera, menjadikan pemerintahan lebih bersih dan adil, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Hadirin jama’ah jum’ah rahimakumullâh,
Para penguasa dalam sistem Khilafah, seperti Khalifah Umar bin al-Khaththab, telah menjadi teladan dalam menjaga amanah, kejujuran, dan kebersihan pemerintahan, dengan rasa takut kepada Allah SWT yang mendalam. Mereka menerapkan sistem Islam secara konsisten, memastikan tidak ada korupsi, menjaga harga negara, dan tidak membiarkan kekayaan dikuasai asing. Khalifah Umar bahkan bertindak tegas terhadap keluarganya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas pajak, dan mensejahterakan rakyat adalah dengan menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam institusi Khilafah, karena hukum Islam adalah hukum yang adil dan sempurna dari Allah Subhanahu Wa Ta’âlâ. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
