وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,
Akhirnya Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah Kitab Suci al-Quran pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20 Oktober 2024). Pelantikan ini disorot oleh berbagai media asing, seperti Reuters yang menyoroti bayang-bayang politik dinasti dan patronase, serta Channel News Asia (CNA) yang menekankan tidak adanya oposisi, karena Prabowo mengakomodasi hampir semua partai politik ke dalam kabinetnya yang dinilai “gendut”. Pidato Prabowo berapi-api, dengan janji untuk memberantas korupsi, meski ada sinyalemen bahwa beberapa anggota Kabinet Merah Putih justru terlibat dalam kasus korupsi, sebagaimana disoroti oleh mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.
Meskipun pidatonya menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa, Prabowo belum secara spesifik mengangkat isu kekuatan oligarki kapitalis yang menjadi akar masalah di Indonesia. Selain itu, ia juga tidak menyinggung tentang pertanggungjawaban moral dan kepemimpinan di akhirat, yang seharusnya menjadi perhatian penting bagi seorang pemimpin muslim, terutama di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,
Dalam Islam, kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala bahkan mengajarkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam suatu doa agar diberikan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan agama-Nya. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah (pula) aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (agama Allah).” (TQS al-Isra’ [17]: 80).
Menurut Imam Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama dan memohon kekuasaan agar dapat menolong Kitabullah, melaksanakan hukum Allah, dan menegakkan Islam.
Dari tafsir tersebut, ada dua fungsi utama kekuasaan dalam Islam: Pertama, untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lakukan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah; dan Kedua, untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariah Islam. Kekuasaan yang digunakan sesuai syariah menjamin bahwa semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, akan terurus dan terlindungi dengan baik, tanpa ada penindasan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah.
Kekuasaan dalam Islam juga harus diemban oleh pemimpin yang adil dan amanah, termasuk orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya. Mereka harus dipilih berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab, bukan karena faktor transaksional atau kekerabatan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu (TQS an-Nisaa’ [4]: 58). Selain itu, pemimpin dan pembantu harus memiliki sifat jujur, karena kejujuran membawa kebaikan yang menuntun pada surga, sementara dusta membawa kejahatan yang mengantarkan pada neraka (HR Muslim).
Islam menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan aqidah dan syariah Islam, bukan sistem sekuler. Allah Subhanahu wa Ta’ala menegaskan bahwa hukum-Nya yang terbaik dan wajib diterapkan oleh kaum yang beriman, sedangkan hukum jahiliah harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).
Hadirin jamaah jumah rahimakumullah,
Dalam Islam, amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan menakutkan, karena tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala di akhirat. Kesadaran akan hal ini sangat penting agar para pemimpin takut hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan, Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan. Padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada Hari Kiamat kelak (HR al-Bukhari). Para khalifah terdahulu seperti Abu Bakar ash-Shiddiq ra. dan Umar bin al-Khaththab ra. sangat khawatir akan beratnya pertanggungjawaban ini. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban bahkan atas seekor domba yang mati di tepi Sungai Eufrat. Bahkan Abu Bakar ra. pernah berkata, “jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku.” Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz ra., yang berdoa agar tidak menyia-nyiakan amanah yang diembannya. (Ibn al-Jauzi, Shifat as-Shafwah, 2/92)
Meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang yang shalih, adil, dan amanah, mereka tetap merasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasa takut ini membuat mereka menjalankan amanah dengan sangat baik agar kekuasaan yang mereka emban tidak menjadi penyesalan di akhirat. Di masa kini, pertanyaan yang relevan adalah, apakah para pemimpin saat ini memiliki rasa takut yang sama ?
WalLaahu a’lam bi ash-shawaab.
